Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat

Politik uang dan mahalnya ongkos Pilkada banyak dijadikan dalih untuk mendorong perubahan mekanisme pemilihan, tetapi ada juga yang menolaknya dengan menyebut permasalahan utama: ada pada lemahnya penegakan hukum. Tapi, sebenarnya wacana ini memang mencuat demi rakyat atau pihak tertentu?

Kalau menurut anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, dengan kepala daerah dipilih DPRD bisa memutus rantai korupsi di daerah yang biasanya disebabkan oleh biaya politik yang mahal. Nah, pernyataan itu diungkap usai dirinya melihat banyaknya bupati yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggota DPR Komisi III, Abdullah dari Fraksi PKB minta Kepala Daerah dipilih DPRD untuk menekan kasus korupsi. “Menurut saya menjadi relevan dan mendesak untuk mempertimbangkan kembali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih langsung oleh DPRD untuk memutus akar korupsi yang banyak dilakukan oleh Kepala Daerah,” kata Abdullah. “Dari beberapa penelitian, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan niaya politiknya dengan cara yang instan, yakni korupsi,” imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menilai usulan pemda dipilih DPRD layak dikaji, karena selama ini pilkada dinilai sarat dengan politik uang atau money politics. Di mana masyarakat kerap diiming-imingi amplop untuk mencoblos paslon tertentu. “Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu; money politics. Dua: politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung. Karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya.”

Lalu, bagaimana sikap partai politik lain atas wacana ini? Adapun yang mendukung usulan ini dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem. Dengan alasan diantaranya, lebih efisien, mencegah kasus korupsi, serta selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai Pancasila. Tapi, ada juga yang masih akan mengkaji, yakni PKS, Partai Demokrat, PAN. Sementara, yang menolak dari PDIP karena menilai permasalahan pilkada bukan pada politik uang atau money politics, melainkan soal lemahnya penegakan hukum.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai wacana ini justru mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah, bukan menjawab permasalahan yang timbul dari praktik politik uang atau money politics. Ia beranggapan, kalaupun pemda dipilih DPRD, maka uang-uang yang menyasar rakyat maka akan berpindah ke anggota dewan pemegang suara.

Pengamat: Problemnya kan money politics? Kok hak rakyat diamputasi?

Agung Baskoro menegaskan, “Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih kok diamputasi. Saya kira wacana memilih DPRD ini kontraproduktif. Seperti di masa lalu. Politik kartel dan oligarki politik mengemuka lagi, bahkan menguat. Karena sekarangpun, sentralisasi kekuasaan politik terjadi. Peran ketum dan pengurus inti dominan.”

Sumber:

FG Media Official on X (formerly Twitter): “Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Politik uang dan mahalnya ongkos Pilkada banyak dijadikan dalih untuk mendorong perubahan mekanisme pemilihan, tetapi ada juga yang menolaknya dengan menyebut permasalahan utama: ada pada lemahnya penegakan hukum.Tapi,… pic.twitter.com/0lipoYe3us / X”

Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Politik uang dan mahalnya ongkos Pilkada banyak dijadikan dalih untuk mendorong perubahan mekanisme pemilihan, tetapi ada juga yang menolaknya dengan menyebut permasalahan utama: ada pada lemahnya penegakan hukum.Tapi,… pic.twitter.com/0lipoYe3us