Nafsu Belanja Alutsista Berbungkus Bencana
OJEKERKita bangsa aneh. Rumah bocor, atap mau ambruk, malah beli lukisan mahal. Begitulah gambaran pemerintah ngotot beli 200 helikopter super mahal tahun 2026, katanya untuk bantuan bencana, padahal angkanya seperti mendirikan angkatan udara baru, bukan sekadar menolong korban banjir.
Bapak/Ibu yang terhormat,
Saya harus bicara terus terang. Membeli 200 helikopter dalam satu tahun anggaran dengan dalih respons bencana bukan visi, melainkan nafsu belanja yang dibungkus kemanusiaan. Narasinya dramatis: Presiden turun dari heli baru, bagi mi instan, disambut teriakan “Demi respons cepat!”
Mari kita lihat lebih jernih.
Ini Bukan Respons Cepat, Ini Angkatan Udara Baru
Armada heli operasional TNI AU, BNPB, dan Basarnas saat ini sekitar 120–130 unit. Kekurangan memang ada, terutama di Papua, Maluku, NTT. Kebutuhan riil maksimal 30–50 heli medium-heavy.
Tiba-tiba muncul angka 200. Itu bukan tambahan, itu hampir melipatgandakan kekuatan udara kita. Mau perang atau menolong korban longsor?
Jika dalihnya bencana, logika administrasinya tidak masuk. Kebutuhan mendesak 30–50 unit, angka 200 adalah ambisi militer yang diberi lipstik kemanusiaan. Ini sudah maladministrasi prioritas.
Duitnya Dari Mana?
H-225M sekitar US$35–40 juta per unit × 200 = US$7–8 miliar atau Rp120–130 triliun.
Anggaran BNPB 2025 hanya Rp4,8 triliun. Masalah utama bencana kita adalah peringatan dini bobrok, infrastruktur buruk, dan logistik lambat. Rp130 triliun untuk heli, tapi early warning masih main petak umpet.
Yang lebih parah, duitnya dari utang baru. Heli existing saja sering parkir karena kurang pilot dan biaya operasional. Jadi kita berutang ratusan triliun untuk pajangan mahal yang membebani bunga utang. Ini kerugian keuangan negara. Harus diaudit total oleh BPK!
Jalur Pengadaan yang Bau
Pengadaan 200 unit dalam setahun hampir mustahil secara logistik kecuali sudah ada deal gelap. Nilai Rp130 triliun, skema G-to-G atau penunjukan langsung, ditambah rekam jejak alutsista sebelumnya, selalu beraroma “komisi” dan “teman dekat”.
Pengecualian pengadaan alutsista tidak menghapus kewajiban transparansi dan akuntabilitas. Ketika ada konflik kepentingan mencolok, G-to-G bukan efisiensi lagi, tapi jalan tol korupsi.
Solusi yang Logis dan Legal:
1. Audit total armada heli existing: selesaikan masalah parkir, pilot, dan spare part dulu.
2. Beli bertahap maksimal 40–50 unit sampai 2030 berdasar kebutuhan riil.
3. Alihkan dana besar ke early warning, infrastruktur, dan mitigasi permanen (mandat UU Penanggulangan Bencana).
4. Tender terbuka dan transparan, bukan G-to-G gelap.
Jika tetap ngotot 200 heli dengan utang Rp130 triliun tahun 2026, itu bukan melindungi rakyat dari bencana. Itu melindungi kepentingan sangat besar yang patut dicurigai secara hukum.
#ethadisaputra #alutsistabencana #nafsubelanja #helikopter200 #konflikkepentingan #prioritasnegara #auditmiliter
Sumber:
ET Hadi Saputra 🍉🦉🇮🇩🏴☠️ on X (formerly Twitter): “Nafsu Belanja Alutsista Berbungkus BencanaKita bangsa aneh. Rumah bocor, atap mau ambruk, malah beli lukisan mahal. Begitulah gambaran pemerintah ngotot beli 200 helikopter super mahal tahun 2026, katanya untuk bantuan bencana, padahal angkanya seperti mendirikan angkatan udara… pic.twitter.com/QXyQvuyf5V / X”
Nafsu Belanja Alutsista Berbungkus BencanaKita bangsa aneh. Rumah bocor, atap mau ambruk, malah beli lukisan mahal. Begitulah gambaran pemerintah ngotot beli 200 helikopter super mahal tahun 2026, katanya untuk bantuan bencana, padahal angkanya seperti mendirikan angkatan udara… pic.twitter.com/QXyQvuyf5V
